Kutai Kartanegara - Pemekaran desa, khususnya di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bukan sekadar penambahan jumlah administratif. Langkah ini merupakan strategi terencana dan konkret untuk mempercepat pemerataan layanan publik serta mendorong pembangunan di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar).
Saat ditemui, Plt Camat Kembang Janggut Suhartono menyebut, bahwa proses pembentukan desa baru ini merupakan bagian dari skenario besar pemerintah kecamatan untuk mendekatkan pelayanan dan mendorong efisiensi pengelolaan wilayah.
"Wilayah Desa Kembang Janggut sangat luas, sehingga pelayanan ke masyarakat jadi kurang maksimal. Dengan pemekaran ini, kami ingin memastikan warga bisa lebih cepat mendapatkan layanan dan perhatian pembangunan," ujarnya, Kamis (10/7/25).
Dari 15 RT yang saat ini berada di bawah naungan desa induk, 8 RT akan tergabung dalam Desa Kembang Janggut Ulu. Sedangkan 7 RT sisanya tetap berada dalam wilayah Desa Kembang Janggut.
Pemekaran ini bukan muncul tiba-tiba, tapi melalui serangkaian diskusi panjang dengan
masyarakat dan tokoh lokal. Penataan wilayah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik sosial.
"Semua sudah dikonsultasikan dan disepakati bersama. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan," ucap Suhartono.
Lanjutnya, dokumen administratif juga telah disiapkan secara lengkap. Tinggal menunggu verifikasi akhir dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar.
"Kunjungan Pansus nantinya hanya tinggal mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen. Tidak ada lagi proses penilaian ulang," tambahnya.
Apabila disetujui, Kecamatan Kembang Janggut akan memiliki 12 desa dari sebelumnya 11. Suhartono menekankan, penambahan jumlah desa ini akan berdampak langsung terhadap distribusi anggaran pembangunan, terutama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
"Kalau desa bertambah, berarti porsi anggaran yang masuk ke wilayah ini juga bertambah. Itu akan mempercepat realisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
la berharap, melalui pemekaran ini, masyarakat di wilayah baru benar-benar bisa merasakan dampak positif, baik dari sisi pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi.
"Yang paling penting adalah kecepatan dan kedekatan layanan. Kita ingin rakyat tidak lagi harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus hal sederhana," pungkasnya. (adv/diskom/aw)
0 Comments:
Leave a Reply