Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Ponoragan di Kecamatan Loa Kulu terus menggenjot upaya penguatan ketahanan pangan sebagai langkah strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penopang utama kehidupan warga.
Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menyampaikan bahwa penggunaan lahan telah diatur secara proporsional untuk mendukung produktivitas warga. Komposisi pemanfaatan lahan, menurutnya, sudah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
“Perikanan mendominasi dengan 60 persen pemanfaatan lahan, disusul pertanian padi 30 persen, dan hortikultura sekitar 10 persen,” jelas Sarmin saat ditemui Rabu (21/5/25).
Guna mengoptimalkan sektor pangan, pemerintah desa aktif membina kelompok tani dan kelompok nelayan agar lebih mandiri dalam mengelola usaha. Kelompok-kelompok ini juga difungsikan sebagai jembatan untuk memperoleh bantuan, pelatihan, dan dukungan teknis dari instansi terkait.
Tak hanya itu, keterlibatan perempuan juga menjadi bagian penting dalam strategi desa. Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), para ibu rumah tangga dilibatkan dalam aktivitas pengolahan hasil tani yang memiliki nilai jual.
“Peran ibu-ibu ini sangat signifikan, karena selain mendukung ketahanan pangan, juga membantu menambah penghasilan keluarga,” tutur Sarmin.
Namun, Sarmin tak menampik bahwa masih ada hambatan dalam pelaksanaan program. Salah satunya adalah ancaman banjir yang kerap merusak kolam ikan warga. Dalam kejadian terakhir, banyak ikan mati dan bibit hanyut akibat luapan air.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Lingkungan Hidup, guna mencari solusi jangka panjang terhadap ancaman bencana tersebut.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemdes Ponoragan telah mengalokasikan setidaknya 20 persen dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan.
Sarmin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis pangan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung agar ketahanan desa benar-benar terwujud.
“Kami berharap semua pihak turut serta. Hanya dengan kolaborasi, kita bisa membangun desa yang tangguh dan mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (adv/diskom/aw)
0 Comments:
Leave a Reply