Kutai Kartanegara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan adendum terkait untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polres Kukar, Polres Bontang, serta Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang. (19/3/25) tadi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan PSU di Kukar, yang saat ini tengah berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Adapun total keseluruhan dari NPHD adalah senilai Rp62,4 Miliar.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan komitmen Pemkab untuk memastikan bahwa seluruh dana tersebut digunakan sesuai regulasi dan kebutuhan PSU yang akan berlangsung pada 19 April 2025 mendatang.
"Penandatanganan NPHD ini memastikan bahwa anggaran untuk PSU di Kukar telah tersedia. Kami telah menandatangani naskah hibah bersama KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan, yaitu Kodim Kukar, Kodim Bontang, Polres Kukar, dan Polres Bontang," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran PSU dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mempertimbangkan efisiensi dan prioritas yang telah ditetapkan.
"Karena ini merupakan instruksi prioritas, maka alokasi anggaran telah kami sesuaikan agar tahapan PSU berjalan lancar dan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu," jelasnya.
Penandatanganan NPHD ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU. Dokumen ini tidak hanya mencakup pembiayaan, tetapi juga menunjukkan kerja sama dan komitmen antara Pemkab Kukar dan berbagai stakeholder lainnya, termasuk KPU dan Bawaslu, dalam mengawasi jalannya pemilihan agar dapat berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Dengan adanya NPHD ini, diharapkan tidak akan ada kendala terkait pembiayaan yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. Sehingga bisa berjalan dengan aman dan tertib selama PSU berjalan.
"Saya berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan lancar sesuai peraturan yang berlaku. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah serta menggunakan hak pilihnya dengan baik," harapnya.
Diakhir kesempatan, Edi menekankan kesuksesan pemilihan ini tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan kepatuhan semua pihak terhadap regulasi yang ada. Dengan harapan semua ini, Pemkab Kukar siap mensukseskan pelaksanaan PSU. (adv/diskom/aw)
0 Comments:
Leave a Reply