Ahmad Yani Minta Pengawasan TKA di Perusahaan Tambang dan Perkebunan Diperketat

image

SELARASPEDIA.CO – Kepatuhan perusahaan terhadap aturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian DPRD. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta instansi terkait memastikan seluruh pekerja asing memiliki dokumen dan izin kerja yang masih berlaku.

Hal ini menyusul adanya dugaan TKA yang tetap bekerja meskipun masa kontrak maupun izin kerjanya telah berakhir tanpa perpanjangan.

Ahmad Yani mengatakan, informasi tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu agar penanganannya berdasarkan kondisi sebenarnya. Jika terbukti terdapat pelanggaran, perusahaan maupun pihak terkait harus mengikuti proses penindakan sesuai ketentuan.

"Jangan sampai ada tenaga kerja asing yang masih beraktivitas, sementara dokumen perizinannya sudah tidak berlaku. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," kata Ahmad Yani, Rabu (4/11/2026).

Dia menyebut pengawasan TKA membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi, terutama lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Ia memastikan akan mengawal persoalan ini agar penggunaan tenaga kerja asing di daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Ahmad Yani, pemeriksaan perlu menyasar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan. Kedua sektor tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam pengawasan administrasi tenaga kerja.

"Pengawasan jangan hanya dilakukan dari laporan administrasi. Kalau diperlukan, kita turun langsung bersama pihak terkait untuk melihat kondisi di perusahaan," katanya.

Ahmad Yani juga mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban administrasi dalam mempekerjakan tenaga kerja asing.

"Setiap perusahaan harus memastikan seluruh izin tenaga kerja asing yang dipekerjakan masih aktif. Kita ingin semua berjalan tertib dan tidak ada yang bekerja di luar ketentuan hukum," tandas Ahmad Yani. (Adv)


Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *