Herry Asdar Bakal Perjuangkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Nelayan Anggana

image

SELARASPEDIA.CO – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Herry Asdar, bakal memperjuangkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan bagi masyarakat Kecamatan Anggana. Hal ini menyusul banyaknya warga di wilayah pesisir yang mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat Herry melaksanakan kegiatan reses. Dalam pertemuan itu, warga berharap adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan fasilitas penunjang yang dapat mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan.

“Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Anggana bekerja sebagai nelayan. Mereka masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana perikanan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nelayan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Berbagai usulan yang disampaikan warga pun akan menjadi bahan perjuangan melalui DPRD Kukar.

Selain kebutuhan sarana perikanan, masyarakat juga berharap pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mini di Kecamatan Anggana dapat segera diselesaikan hingga bisa difungsikan.

Herry menilai keberadaan TPI Mini memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan masyarakat perikanan. Karena itu, penyelesaian fasilitas tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh para nelayan.

“Warga juga menginginkan TPI Mini segera diselesaikan dan bisa digunakan. Fasilitas itu memang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perikanan masyarakat,” katanya.

Ia menyebutkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan sektor perikanan. Sejumlah kebutuhan lain, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, turut menjadi perhatian warga dalam kegiatan reses tersebut.

Seluruh usulan itu, lanjutnya, akan dihimpun dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang ada di DPRD. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian dari perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Harapannya, kebutuhan masyarakat pesisir, terutama sarana dan prasarana nelayan serta penyelesaian TPI Mini, bisa mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti,” pungkas Herry. (Adv)


Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *