SELARASPEDIA.CO - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun anggaran 2027 berpeluang meningkat hingga menembus Rp6 triliun.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa sebelumnya DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan nilai sekitar Rp5,4 triliun.
Namun, seiring berjalannya pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), muncul sejumlah penyesuaian terhadap komponen pendapatan. Hal itu membuat proyeksi anggaran yang telah disepakati sebelumnya perlu kembali diperhitungkan.
“Awalnya kita sudah menyetujui KUA-PPAS sekitar Rp5,4 triliun. Tetapi setelah dilakukan pembahasan dan konsultasi kembali, ternyata ada beberapa penyesuaian pendapatan yang harus dimasukkan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Ahmad Yani menerangkan, penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendapatan daerah, tetapi juga adanya tambahan dana dari pemerintah pusat yang menjadi bagian dari perhitungan APBD Kukar 2027.
Ia bilang, salah satu tambahan yang menjadi perhatian yakni dana dari pemerintah pusat dengan perkiraan nilai mencapai Rp500 miliar. Tambahan tersebut turut memberikan pengaruh terhadap besaran anggaran yang akan disusun untuk tahun mendatang.
“Termasuk ada dana dari pemerintah pusat yang masuk untuk Kukar. Nilainya cukup besar, sekitar Rp500 miliar, sehingga ini juga harus kita akomodasi dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Berdasarkan perkembangan tersebut, kata dia, nilai APBD Kukar 2027 diperkirakan memiliki peluang mencapai kisaran Rp6 triliun bahkan lebih.
Meski demikian, lanjutnya, angka tersebut masih akan disesuaikan dengan hasil pembahasan dan perhitungan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurut Ahmad Yani, setiap perubahan komponen pendapatan harus diperhitungkan secara menyeluruh agar dapat tercantum dalam struktur anggaran yang akan ditetapkan. Dengan begitu, penyesuaian nilai APBD tetap mengikuti hasil pembahasan yang telah dilakukan.
Ia menambahkan, DPRD bersama TAPD masih perlu menyelaraskan kembali sejumlah angka sebelum memasuki tahapan penyampaian nota keuangan. Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tambahan pendapatan telah terakomodasi dalam rancangan APBD 2027.
“Karena ada perubahan dan koreksi dari hasil pembahasan, tentu angka yang sebelumnya disepakati perlu kita sesuaikan kembali. Kita ingin seluruh tambahan tersebut bisa terakomodasi dengan baik dalam APBD 2027,” pungkasnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply