SELARASPEDIA.CO - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penataan layanan pemanduan tongkang di sepanjang alur Sungai Mahakam. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kelancaran aktivitas pelayaran, menjaga keselamatan transportasi sungai, sekaligus membuka peluang optimalisasi potensi pendapatan daerah dari aktivitas tersebut.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan Sungai Mahakam merupakan salah satu jalur transportasi yang memiliki intensitas lalu lintas cukup tinggi. Setiap hari, berbagai jenis tongkang melintasi perairan tersebut dengan membawa beragam muatan, termasuk batu bara.
Tingginya aktivitas itu, menurut Ahmad Yani, perlu diimbangi dengan sistem pemanduan yang tertata. Terlebih, kondisi alur sungai di sejumlah wilayah memiliki karakteristik yang membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pelayaran.
“Lalu lintas tongkang di Sungai Mahakam ini berlangsung hampir sepanjang waktu. Dengan aktivitas yang cukup padat, keberadaan pemanduan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pelayaran dapat berjalan dengan aman,” ujar Ahmad Yani, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan layanan pemanduan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pergerakan kapal dan tongkang, tetapi juga menyangkut pengaturan titik-titik yang membutuhkan pendampingan khusus.
Karena itu, kata dia, penentuan lokasi pemanduan perlu memperhatikan kondisi serta kebutuhan aktual di sepanjang alur sungai.
Ahmad Yani menyebut, terdapat sejumlah kawasan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam pengaturan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan dan kewenangan yang berlaku, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait.
“Kita ingin titik-titik pemanduan ini ditata dengan baik. Artinya, harus ada kesesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan kebijakan yang diterapkan, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.
Selain menyangkut keselamatan pelayaran, DPRD Kukar juga melihat adanya potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dari aktivitas pemanduan tongkang.
Mengingat,sambung Ahmad Yani, tingginya intensitas lalu lintas angkutan sungai, pengaturan yang tepat diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
Ahmad Yani mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar agar mengomunikasikan persoalan tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan penataan pemanduan di wilayah Kukar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan maupun pengaturan teknis pelayaran.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian penting karena pengelolaan dan pengaturan aktivitas pelayaran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan kondisi serta kebutuhan wilayahnya agar memperoleh perhatian dalam pembahasan lebih lanjut.
Ia berharap, penataan layanan pemanduan di Sungai Mahakam dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayaran, sekaligus membuka ruang bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas transportasi sungai yang selama ini berlangsung.
“Yang kita harapkan tentu ada pengaturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi perhatian, tetapi potensi yang dimiliki daerah juga perlu diperhitungkan agar bisa memberikan manfaat bagi Kukar,” pungkasnya. (Adv)
0 Comments:
Leave a Reply