DPRD Kukar Evaluasi Kesiapan Lima Raperda, Penegakan Aturan Jadi Perhatian

image

SELARASPEDIA.CO - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengarahkan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada kesiapan penerapan aturan setelah ditetapkan. Kejelasan substansi, pengawasan hingga pelaksanaan sanksi menjadi sejumlah aspek yang ingin dipastikan agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen hukum.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kembali kesiapan materi lima Raperda sebelum proses pembahasan oleh masing-masing Panitia Khusus (Pansus) dituntaskan. Pandangan dari pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan diperlukan agar rancangan yang disusun tidak menyisakan persoalan ketika diberlakukan.

Ia menyebut, pembahasan kini telah memasuki tahap penyempurnaan. Karena itu, setiap masukan yang disampaikan dalam konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi bagi Pansus dalam merampungkan materi regulasi.

“Yang kita bahas ini bukan hanya bagaimana menyusun pasal-pasalnya, tetapi juga memastikan aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah. Masukan dari peserta forum akan menjadi pertimbangan sebelum pembahasan kita selesaikan,” ujar Ahmad Yani, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Lima Raperda yang masuk dalam pembahasan terdiri atas beberapa bidang. Salah satunya pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.

Berikutnya, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 mengenai penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda). Kemudian perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua rancangan lainnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

DPRD juga menginginkan regulasi yang disusun memiliki nilai manfaat terhadap perkembangan daerah. Menurut Ahmad Yani, kebutuhan pembentukan maupun perubahan aturan harus sejalan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya memperkuat pendapatan daerah.

Ia menilai, aspek manfaat tersebut perlu menjadi pertimbangan sejak proses penyusunan sehingga perda yang dihasilkan memiliki tujuan yang terukur.

“Setiap regulasi harus mempunyai kegunaan yang jelas. Kita ingin keberadaannya mampu mendukung kebutuhan daerah dan memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tuturnya.

Selain substansi, kata dia, DPRD memberikan perhatian terhadap ketentuan pidana yang kemungkinan dimuat dalam sejumlah Raperda. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Tenggarong dilibatkan guna memberikan pandangan mengenai penyusunan pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi hukum.

Keterlibatan kejaksaan diharapkan membantu memastikan ketentuan yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang tepat. Dengan demikian, tidak terjadi ketidakjelasan dalam penerapan sanksi ketika ditemukan pelanggaran terhadap perda.

Sementara itu, Satpol PP dilibatkan untuk memberikan masukan dari sisi pengawasan dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Ahmad Yani menilai, kesiapan instansi pelaksana harus turut diperhitungkan sejak awal agar regulasi yang disahkan dapat dijalankan sesuai fungsinya.

Ia menyoroti masih adanya aturan daerah yang belum terlaksana secara maksimal meskipun telah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar penyusunan lima Raperda kali ini turut mempertimbangkan langkah pengawasan setelah pemberlakuannya.

“Jangan hanya kuat di atas kertas. Ketika perda sudah berlaku, harus ada pihak yang mengawasi dan memastikan ketentuannya dipatuhi. Kalau terjadi pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Setelah FKP, masing-masing Pansus akan melanjutkan penyelesaian materi rancangan sebelum disampaikan kepada pemerintah provinsi. Tahapan fasilitasi tersebut mencakup pemeriksaan, koreksi, serta penyempurnaan sebelum Raperda kembali dibahas bersama pemerintah daerah untuk proses penetapan.

Ia menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan pada Desember 2026.

“Kita berharap Desember nanti seluruh prosesnya sudah tuntas. Yang terpenting, setelah ditetapkan, perda ini bisa dilaksanakan dengan baik, memiliki kepastian dalam penegakan hukum, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kukar,” pungkasnya. (Adv)


Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga 4 Miliyar.

0 Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *